BULUKUMBA - Dana putaran kedua Pilkada Bulukumba hingga saat ini tidak jelas, kapan akan dikucurkan ke KPU Bulukumba sebagai penyelenggara pilkada. Padahal, putaran kedua sudah dijadwalkan 23 Agustus.
Ketua KPU Bulukumba, Arum Spink, kemarin, menyebutkan, hingga saat ini usulan dana mereka ke Pemkab Bulukumba tidak jelas pencairannya.
Tapi Arum menyebutkan, pekan lalu pihaknya sudah melakukan rapat bersama panitia anggaran Pemkab Bulukumba.
"Saya juga tidak tahu sudah sampai dimana permohonan anggaran putaran kedua itu, apakah akan disetujui atau tidak. Sebab saat ini tidak ada lagi kabar," kata Arum.
Menghadapi putaran kedua, KPU telah melakukan rapat kerja untuk evaluasi pelaksanaan putaran kedua. Juga bersiap menggelar bimbingan teknis (bimtek).
Ketidakjelasan itu juga dibenarkan ketua badan anggaran (banggar) DPRD Bulukumba, Pahidin HDK. Menurutnya, DPRD belum menerima permohonan tambahan anggaran itu untuk dibahas di dewan.
"Sampai saat ini, permohonan pembahasan anggaran untuk disetujui belum ada, yang ada baru tembusan. Jika hanya tembusan ke dewan, kan bukan disetujui, tetapi hanya untuk diketahui," kata Pahidin.
Sebelumnya, pemkab dan dewan menyetujui usulan anggaran Rp 13,2 miliar untuk dua putaran.
Pahidin mengatakan, jika pemkab menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp 5 miliar, maka penggunaannya wajib diaudit..
Ketua KPU Bulukumba, Arum Spink, kemarin, menyebutkan, hingga saat ini usulan dana mereka ke Pemkab Bulukumba tidak jelas pencairannya.
Tapi Arum menyebutkan, pekan lalu pihaknya sudah melakukan rapat bersama panitia anggaran Pemkab Bulukumba.
"Saya juga tidak tahu sudah sampai dimana permohonan anggaran putaran kedua itu, apakah akan disetujui atau tidak. Sebab saat ini tidak ada lagi kabar," kata Arum.
Menghadapi putaran kedua, KPU telah melakukan rapat kerja untuk evaluasi pelaksanaan putaran kedua. Juga bersiap menggelar bimbingan teknis (bimtek).
Ketidakjelasan itu juga dibenarkan ketua badan anggaran (banggar) DPRD Bulukumba, Pahidin HDK. Menurutnya, DPRD belum menerima permohonan tambahan anggaran itu untuk dibahas di dewan.
"Sampai saat ini, permohonan pembahasan anggaran untuk disetujui belum ada, yang ada baru tembusan. Jika hanya tembusan ke dewan, kan bukan disetujui, tetapi hanya untuk diketahui," kata Pahidin.
Sebelumnya, pemkab dan dewan menyetujui usulan anggaran Rp 13,2 miliar untuk dua putaran.
Pahidin mengatakan, jika pemkab menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp 5 miliar, maka penggunaannya wajib diaudit..
Post
1 komentar:
Ijin kopas, http://bontobahari-community.blogspot.com/
Poskan Komentar